MUI Batam Gelar Sarasehan SOP Fatwa Aliran Sesat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam menggelar Sarasehan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa Aliran Sesat./Menyimpang Kegiatan berlangsung pada Ahad, 15 November 2026, bertempat di Graha MUI Kota Batam.

BATAM

11/16/20262 min read

BATAM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam menggelar Sarasehan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa Aliran Sesat/Menyimpang dengan mengangkat tema “SOP Penanganan Fatwa Aliran Sesat/Menyimpang Dalam Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)”. Kegiatan berlangsung pada Ahad, 15 November 2026, bertempat di Graha MUI Kota Batam.

Sarasehan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat pemahaman, koordinasi, dan sinergi antara MUI, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam menangani persoalan aliran keagamaan yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Melalui kegiatan ini, diharapkan terdapat pedoman dan mekanisme penanganan yang jelas, terukur, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan menghadirkan empat narasumber dari unsur keagamaan, pemerintahan, dan intelijen, yakni Ketua Umum MUI Kota Batam KH. Luqman Rifa'i, S.Ag., M.Pd.; Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Dr. H. Budi Darmawan, S.Ag., M.Sy.; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam Riama Manurung, S.H., M.H.; serta Subkoordinator Operasi Intelijen BIN Daerah Kepulauan Riau M. Soffa Firdaus, S.Kel., M.M.

Dalam sarasehan tersebut, berbagai aspek penanganan aliran keagamaan menjadi pokok pembahasan, mulai dari mekanisme kajian dan penelitian terhadap suatu ajaran, proses pendalaman persoalan berdasarkan dalil dan kaidah keagamaan, prosedur penetapan fatwa, hingga langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah dan aparat terkait.

Ketua Umum MUI Kota Batam KH. Luqman Rifa'i, S.Ag., M.Pd. dalam pemaparannya menekankan pentingnya keberadaan SOP sebagai pedoman bagi MUI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam menyikapi laporan maupun persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan ajaran keagamaan.

Penanganan persoalan tersebut harus dilakukan melalui proses kajian yang mendalam, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, serta ketentuan dan metodologi penetapan fatwa yang berlaku di lingkungan MUI. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan memiliki landasan keilmuan dan argumentasi keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Dr. H. Budi Darmawan, S.Ag., M.Sy. menyampaikan perspektif kelembagaan Kementerian Agama dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis, sekaligus pentingnya pembinaan dan penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam Riama Manurung, S.H., M.H. memaparkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat. Penanganan persoalan keagamaan perlu dilakukan secara terkoordinasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun Subkoordinator Operasi Intelijen BIN Daerah Kepri M. Soffa Firdaus, S.Kel., M.M. memberikan perspektif terkait pentingnya deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, serta langkah antisipasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas daerah.

Sarasehan ini diikuti oleh sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kota Batam. Kehadiran para pimpinan ormas diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kesamaan persepsi dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, MUI Kota Batam berharap tersusun mekanisme penanganan fatwa aliran sesat/menyimpang yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, penelitian, pengkajian oleh para ahli, pembahasan dalam forum yang berwenang, hingga penyampaian hasil kajian dan rekomendasi kepada pihak terkait sesuai kewenangannya.

MUI Kota Batam juga menegaskan bahwa penanganan persoalan aliran keagamaan harus mengedepankan pendekatan keilmuan, dialog, pembinaan, dan persuasif, serta menghormati hak-hak masyarakat dan prinsip hukum yang berlaku. Fatwa keagamaan merupakan panduan dan penjelasan hukum Islam yang tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, persekusi, ataupun kekerasan.

Dengan terselenggaranya sarasehan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara MUI, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Batam, unsur intelijen, dan seluruh elemen ormas Islam dalam menjaga kemurnian akidah, memperkuat kerukunan umat beragama, serta mewujudkan Kota Batam yang aman, damai, dan kondusif.

Berita

Sumber berita akurat dan terpercaya untuk Anda.

Kontak

Tentang

info@batamania.com

+62811752077

© 2024. All rights reserved.