MUI Batam Gelar FGD Akselerasi Legalitas Lahan Rumah Ibadah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Akselerasi Legalitas Lahan Rumah Ibadah di Kota Batam Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”, pada Rabu, 4 November 2026, bertempat di Graha MUI Kota Batam.
BATAM
11/5/20262 min read
BATAM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Akselerasi Legalitas Lahan Rumah Ibadah di Kota Batam Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”, pada Rabu, 4 November 2026, bertempat di Graha MUI Kota Batam.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan legalitas lahan rumah ibadah di Kota Batam sekaligus merumuskan langkah-langkah percepatan penyelesaian status hukum tanah rumah ibadah melalui koordinasi dan sinergi lintas lembaga.
FGD tersebut dihadiri oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Washliyah, PMB, IPIM, BMGQ, serta sejumlah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Kota Batam.
Hadir sebagai narasumber Ketua Umum MUI Kota Batam KH. Luqman Rifa'i, S.Ag., M.Pd., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Dr. H. Budi Darmawan, S.Ag., M.Sy., Agus Sudarmadi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Fyka Fahala dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Batam, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, M.M.
Dalam pemaparannya, Ketua Umum MUI Kota Batam KH. Luqman Rifa'i, S.Ag., M.Pd. menegaskan bahwa akselerasi legalitas lahan rumah ibadah merupakan kebutuhan mendesak dan strategis. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah rumah ibadah tidak hanya menyangkut aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pelayanan keagamaan, perlindungan aset umat, serta kepastian hukum bagi generasi mendatang.
Ia menjelaskan bahwa persoalan legalitas lahan rumah ibadah, khususnya masjid dan mushola di Kota Batam, memiliki karakteristik dan tipologi yang sangat beragam. Sebagian berdiri di atas lahan yayasan, fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), kawasan kampung tua, kawasan perumahan liar, area pabrik, hingga tanah yang berasal dari wakaf maupun hibah pribadi.
"Keragaman status dan asal-usul lahan tersebut tentu membutuhkan pendekatan dan mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda. Tidak bisa seluruh persoalan diselesaikan dengan satu pola yang sama. Karena itu, diperlukan pemetaan secara komprehensif berdasarkan tipologi dan status penguasaan lahannya, sehingga setiap persoalan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas KH. Luqman.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyelesaian legalitas lahan rumah ibadah membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pertanahan, BP Batam, Kementerian Agama, FKUB, organisasi keagamaan, maupun pengurus masjid dan mushola.
MUI Kota Batam berharap melalui forum FGD ini dapat terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mempercepat proses inventarisasi, pendataan, pemetaan, serta penyelesaian berbagai persoalan pertanahan rumah ibadah di Kota Batam.
Para narasumber juga diharapkan dapat memberikan penjelasan dari perspektif regulasi, kewenangan kelembagaan, serta mekanisme administrasi dan pertanahan, sehingga pengurus rumah ibadah memperoleh pemahaman yang tepat mengenai prosedur legalisasi lahan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun peta jalan (roadmap) percepatan legalitas lahan rumah ibadah di Kota Batam, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan umat beragama.
Melalui kegiatan ini, MUI Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran dalam memperjuangkan kepastian hukum lahan rumah ibadah, sehingga masjid, mushola, dan rumah ibadah lainnya dapat berdiri serta menjalankan fungsi keagamaannya dengan aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
Legalitas lahan rumah ibadah bukan sekadar persoalan sertifikat tanah, melainkan ikhtiar menjaga aset umat, melindungi rumah ibadah, dan memastikan keberlanjutan syiar agama di Kota Batam.